Suku Dayak Perjuangkan Penduduk Asli PBB

Masyarakat Suku Dayak di Kalimantan (Borneo) di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Borneo Dayak Forum (BDF) Suku Dayak sebagai ingenuous peoples di Kalimantan.

“Ini tidak ada hubungannya dengan sistem politik yang berlaku di negara masing-masing. Tidak pula dimaksudkan sebagai wujud untuk mewujudkan Borneno Merdeka. BDF tidak untuk Borneo Merdeka,” kata Adrianus Asia

Mantan Bupati Landak. Di Indonesia, Suku Dayak di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Di Federasi Malaysia, Suku Dayak ada di Negara Bagian Sarawak dan Negara Bagian Sabah. Sebagian lagi Suku Dayak bermukim di wilayah perbatasan Kerajaan Brunei Darussalam dengan Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak. Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia, berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara di Indonesia. Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia, berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat di Indonesia.

 

“Perjuangan Suku Dayak diakui haknya sebagai penduduk asli di forum PBB, sama seperti yang sekarang diperjuangkan sejumlah suku di Indonesia.

Menurut Adrianus, untuk memperjuangkan pengakuan di forum PBB, maka BDF menggelar pertemuan rutin, tapi sama sekali tidak menyangkut aspek politik di negara masing-masing.

Dikatakan Adrianus, deklarasi menekankan hak suku Dayak untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi, dan hak akan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi penduduk asli di Kalimantan.

Deklarasi melarang diskriminasi terhadap penduduk asli, dan memajukan partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam segala hal yang menyangkut masalah mereka, serta hak mereka untuk tetap berbeda, dan mengusahakan visi pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri .Walaupun deklarasi tidak mengikat secara hukum, sebagaimana Deklarasi-Deklarasi Majelis Umum lainnya, tapi deklarasi ini menggambarkan perkembangan dinamis dari norma hukum internasional, dan merefleksikan komitmen dari negara-negara anggota PBB untuk bergerak ke arah tertentu. PBB menggambarkannya sebagai memberikan standar penting bagi perlakuan terhadap penduduk-penduduk asli di seluruh dunia, yang tentu saja akan menjadi alat yang penting dalam memberantas pelanggaran HAM terhadap 370 juta penduduk asli di dunia, dan membantu mereka memerangi diskriminasi dan marjinalisasi. Deklarasi diadopsi PBB pada 13 September 2007, dengan 14suara mendukung, 4 menolak, dan 11 abstain. Ke-empat negara anggota yang menolak adalah negara bekas koloni Inggris yang memiliki populasi penduduk asli yang besar: Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.

“Negara-negara yang abstanin adalah Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Kolombia, Georgia, Kenya, Rusia, Samoadan Ukraina. Sedangkan 34 anggota lainnya tidak hadir dalam pemungutan suara,” ungkap Adrianus Asia.

memperjuangkan pengakuan sebagai penduduk pribumi atau ingenuous peoples di forum resmi PBB di New York, Amerika Serikat. Hal itu dikemukakan anggota BDF asal Provinsi Kalimantan Barat, Adrianus Asia Sidot (55 tahun) di Pontianak, Rabu (15/3/2017).

Bicara masalah suku, implikasinya tidak mengenal batas negara, karena tujuannya sama, memperjuangkan hak penduduk asli,” kata Adrianus Asia.Adrianus mengatakan, komunitas Suku Dayak sekarang sudah memiliki personil perwakilan di forum PBB di New York, sehingga sebagai kebutuhan lobi dan aspek teknis lainnya, bisa langsung digarap, demi mendapat pengakuan internasional.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli adalah sebuah deklarasi yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) dalam sesi ke-61-nya di Markas PBB di New Yorik, 13 September 207. Deklarasi menggariskan hak individual dan kolektif para penduduk asli (pribumi), dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan isu-isu lainnya.

Sumber Netralitas

• Twitter
• Facebook
• Google
• Tumblr
• Pinterest